Tanah Air

Tanah Airku Murka

Sungguh tragis nasib rakyat dan Tanah Airku. Sejak 2004, bencana demi bencana datang beruntun tanpa jeda. Gelombang duka tsunami Aceh belum surut, disusul Nias, lalu kerak bumi Ngayogyakarta berderak dan meluluhlantakkan Bantul, Yogya, dan Klaten. Belum lagi amukan lava dan awan panas Gunung Merapi.

Pada saat bersamaan jalan, ladang, dan permukiman rakyat Sidoarjo dan sekitarnya diserbu lumpur gas panas akibat kecero- bohan. Dirasa belum cukup, banjir bandang di Sinjai, Sulawesi Selatan, Minahasa, dan Gorontalo juga meminta nyawa dan harta rakyat. Juga banjir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta gempa di Lampung. Murka alam Tanah Airku seakan tumpah tak terbendung. Derita rakyat lengkap sudah. Masa depan anak cucu mereka kian suram.

Laporan Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup tentang Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2005 (Kompas, 28/6) menyimpulkan, “dibanding 2004, data 2005 menunjukkan peningkatan degradasi lingkungan. Status mutu udara, atmosfer, air, pesisir, laut, hutan dan keanekaragaman hayati merosot. Juga pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).” Akibatnya, seperti ditegaskan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), “sepanjang Januari-Juni 2006 terjadi 57 bencana (alam), menewaskan 7.000-an jiwa. Belum lagi kerusakan ribuan hektar sawah, ladang, kebun, sarana, dan prasarana fisik”.

Perusakan berkelanjutan

Berbeda dengan murka perorangan—yang amat subyektif—emosional dalam wujud kalap, gelap mata mendadak singkat (temporary insane), murka alam berproses dalam skala waktu panjang dan sistemik, tidak ujug-ujug! Murka alam selalu didahului sinyal peringatan. Berbagai indikator proses ekosistem dan indikator dampak perusakan lingkungan dapat ter/diamati secara obyektif.

Maka, murka alam seperti longsor di beberapa tempat di Jawa Barat, banjir lumpur di Sidoarjo, dan banjir bandang di Sinjai, Minahasa, dan Gorontalo adalah panen bencana yang kita tuai setelah menanam benih perusakan ekosistem alam selama 30-an tahun.

Apakah tidak sepantasnya para arsitek ekonomi-politik Orde Baru dimintai pertanggungjawaban mereka atas Perusakan Berkelanjutan Alam Tanah Air? Hal ini sungguh ironis jika disandingkan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang impoten di lapangan.

Usulan solusi

Alam Tanah Air dengan jelas mengirim sinyal peringatan kepada kita. Bahkan, alam telah “menghukum” sebagian rakyat kita. Lampu merah dari alam perlu ditanggapi serius, cermat, dan berencana.

Hal pertama dan utama yang harus dikedepankan adalah pengakuan, manusia Indonesia, adalah perusak utama alam Tanah Air kita. Semakin strategis dan besar kekuasaan (politik dan ekonomi) semakin besar kerusakan lingkungan alam yang diakibatkan ulah keputusan politik-ekonomi yang mereka buat. Para pengambil keputusan ekonomi- politik adalah pihak pertama yang harus menjadi sasaran penyadaran dan pendidikan lingkungan hidup.

Kedua, Presiden SBY dan Wakil Presiden JK harus memerintahkan suatu moratorium eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang secara jelas sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dan/atau milik masyarakat adat setempat. Perusakan Berkelanjutan dalam wujud mengobral kekayaan SDA dan martabat rakyat harus dihentikan. Pemangkasan bukit dan penggundulan hutan ala Freeport dan Newmont tidak boleh lagi terulang.

Ketiga, stop pembayaran utang luar negeri, terutama yang secara nista dipaksakan para donor dan secara koruptif dijarah para penyelenggara negara. Argumen perlunya dana untuk perbaikan dan pemeliharaan ekosistem alam dapat digunakan sebagai alat tawar yang efektif.

Keempat, seperti diusulkan Yudi Latif (Kompas, 28/6/6), suatu audit lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan sebuah lembaga independen perlu dilakukan segera. Sinyalemen banyak pihak bahwa kekayaan alam yang akan kita wariskan pada generasi berikut tinggal sepertiga dalam kandungan bumi perlu dikonfirmasi lewat audit itu agar perencanaan yang realistik dapat dibuat.

Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup seyogianya diubah menjadi Departemen Lingkungan Hidup dengan rentang wewenang dan kekuasaan yang bergigi agar tidak lagi seperti macan ompong. Kini, ia hanya diundang bila diperlukan dalam rangka koordinasi. Kehadirannya seakan tidak menggenapkan dan sebaliknya ketidakhadirannya juga tidak mengganjilkan.

2 Responses so far »

  1. 1

    matchmaker89 said,

    sadis…
    panjang gila text na!!

  2. 2

    winda said,

    haduuh,, sedih banget ya..
    komenin gw dong bang,,


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: