Dampak

Tak dapat dipungkiri dalam dekade terakhir ini Lingkungan Hidup (LH) dan sumber daya alam (SDA) kita telah mengalami degradasi (penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas). Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah satu kesatuan komunitas yang terdiri dari tanah, air, udara, flora dan sumber daya alam lainnya beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, banyak faktor yang berpengaruh atau yang menjadi penyebab terjadinya degradasi lingkungan hidup tersebut, baik faktor alami maupun non alami (tindakan manusia yang sengaja atau tidak sengaja berdampak terhadap degradasi lingkungan hidup)
Sebagian besar kerusakan LH yang terjadi disebabkan oleh ulah manusia yang tidak/kurang bertanggung jawab terhadap kelestarian LH yang dengan sengaja mengekploitasi LH dengan semena-mena. Sebagian besar dari kerusakan LH yang terjadi dilakukan oleh kalangan pengusaha yang berkolusi dengan pejabat birokrasi pemerintahan terkait dan anggota masyarakat demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Untuk mengeliminasi degradasi LH, perlu dibangun dan ditumbuhkan kesadaran dan kepedulian semua elemen masyarakat agar dapat berperan serta dalam penanggulangan masalah degradasi LH sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
Perlu disadari kita semua, bahwa degradasi LH akan dirasakan semakin membebani masa depan kita, terutama generasi penerus, karena penurunan degradasi LH berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya kebutuhan akibat pertambahan penduduk yang semakin besar. Hal ini patut menjadi perhatian seluruh masyarakat khususnya penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Madura yang berpenduduk sedemikian padat.
Kerusakan LH mengakibatkan dampak kerugian multi dimensi yang sangat besar seperti pemiskinan lahan (melalui erosi), sumber air tanah yang menipis, hilangnya habitat alami dan berubahnya pola iklim baik setempat (iklim mikro) maupun iklim global (iklim makro). Tanpa upaya yang konsepsional sejumlah dampak negatif tersebut di atas, berbarengan dengan perubahan waktu, akan berjalan/berproses bersamaan secara sinergis sehingga menimbulkan bencana alam/lingkungan yang dahsyat dan akan berjalan secara akseleratif (berlipat ganda semakin cepat). Bukti-bukti tentang hal ini dapat kita saksikan dalam satu tahun terakhir ini berapa kali bencana longsor, banjir, kebakaran hutan dan lain-lain yang tidak saja menimbulkan korban harta benda tapi juga penduduk setempat, contoh: banjir di daerah wisata Desa Padusan Pacet Jawa Timur, banjir di lembah Sungai Bahorok (Sumut), longsor yang menimpa Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung (Jawa Barat) dan longsor di jalur lintas Sumatera Barat yang mengubur sebuah bus dengan 42 penumpangnya.

II. Indikator Degradasi Lingkungan Hidup.
Penurunan kualitas LH tanpa kita sadari terjadi setiap saat. Hal ini disebabkan karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA yang tidak dibarengi dengan upaya pembaruan (renewable) SDA dan pemulihan LH yang rusak sebagai dampak eksplorasi dan eksploitasi SDA tersebut. Beberapa indikator mengenai terjadinya degradasi LH ini dapat kita perhatikan dari uraian berikut ini :
1. Degradasi Sumber Daya Tanah/Lahan. Tanah permukaan (biasa disebut lahan) merupakan tempat sebagian besar makhluk hidup berada dan beraktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing pada lingkungan “habitat” yang berbeda-beda. Kerusakan tanah/lahan akan berpengaruh terhadap habitat semua makhluk hidup yang ada di dalamnya dan kerusakan habitat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup yang disangganya. Beberapa indikator kerusakan tanah/lahan :
a. Semakin banyaknya lubang-lubang bekas galian mineral tambang atau bekas galian tanah untuk pembuatan “bata” dan genting yang dibiarkan tanpa upaya reklamasi.
b. Semakin banyaknya areal semak-semak belukar dan tanah gundul bekas penebangan hutan ilegal dan peladangan bakar yang tidak dihijaukan kembali.
c. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah/lahan untuk budidaya pertanian, karena siklus pemanfaatan lahan yang terlalu intensif tanpa upaya penyuburan kembali (refertilization).
d. Semakin banyaknya terjadi tanah longsor di daerah kemiringan tinggi (pegunungan/perbukitan), dan tanah terbuka bekas penggalian tambang permukaan (emas, timah, batubara dan lain-lain).
2. Degradasi Sumber Daya Air.
a. Semakin kecilnya debit air sungai dari tahun ke tahun.
b. Semakin besarnya perbedaan debit air sungai pada musim hujan dengan musim kemarau.
c. Semakin dalamnya permukaan air tanah dan mengeringnya sumur penduduk di daerah ketinggian.
d. Adanya penetrasi air asin pada sumur penduduk di beberapa kota pantai/pesisir.
e. Semakin kecilnya “Catchment Water Areas” (daya serap lahan terhadap curahan air hujan).
f. Semakin tingginya pencemaran air sungai (terutama sungai-sungai di Pulau Jawa).
3. Sumber Daya Flora dan Fauna.
a. Semakin menyepitnya luas areal hutan lindung/hutan alami sebagai akibat “illegal logging”, (pencurian kayu) terutama di Pulau Jawa.
b. Semakin luasnya HPH dan HTI yang kurang diimbangi dengan upaya reboisasi yang berhasil (karena seringnya dimanipulasi).
c. Semakin maraknya pertanian ilegal di kawasan tanah/hutan negara akibat desakan kebutuhan penduduk miskin, terutama di pulau Jawa.
d. Semakin berkurangnya keragaman/jumlah “species” tumbuhan dan hewan liar, karena banyak yang telah punah sebagai akibat kebakaran hutan dan perburuan hewan yang sering terjadi.

III. Sebab-Sebab Terjadinya Degradasi Lingkungan Hidup.
Ada dua faktor penyebab terjadinya degradasi lingkungan hidup (LH), pertama penyebab yang bersifat tidak langsung dan kedua penyebab yang bersifat langsung. Faktor penyebab tidak langsung merupakan penyebab yang sangat dominan terhadap kerusakan lingkungan, sedangkan yang bersifat langsung, terbatas pada ulah penduduk setempat yang terpaksa mengeksploitasi hutan/lingkungan secara berlebihan karena desakan kebutuhan. Faktor penyebab tersebut berikut ini bersifat tidak langsung.
1. Pertambahan Penduduk. Penduduk yang bertambah terus setiap tahun menghendaki penyediaan sejumlah kebutuhan atas “pangan, sandang dan papan (rumah)”. Sementara itu ruang muka bumi tempat manusia mencari nafkah tidak bertambah luas. Perluasan lapangan usaha itulah yang pada gilirannya menyebabkan eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan atau secara liar.
2 Kebijakan Pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap LH. Sejak tahun 1970, pembangunan Indonesia dititikberatkan pada pembangunan industri yang berbasis pada pembangunan pertanian yang menyokong industri. Keinginan pemerintah Orde Baru saat itu yang segera ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara industri, telah menyebabkan rakyat miskin mayoritas penduduk (terutama yang tidak memiliki lahan yang cukup) hanya menjadi “penonton” pembangunan. Bahkan sebagian dari mereka kehilangan mata pencarian sebagai buruh tani dan nelayan karena masuknya teknologi di bidang pertanian dan perikanan. Mereka ini karena terpaksa menggarap tanah negara secara liar di daerah pesisir hingga pegunungan.
3. Dampak Industrialisasi. Dalam proses industrialisasi ini antara lain termasuk industri perkayuan, perumahan/real estate dan industri kertas. Ketiga industri tersebut di atas memerlukan kayu dalam jumlah yang besar sebagai bahan bakunya. Inilah awal mula eksploitasi kayu di hutan-hutan, yang melibatkan banyak kalangan terlibat di dalamnya. Keuntungan yang demikian besar dalam bisnis perkayuan telah mengundang banyak pengusaha besar terjun di bidang ini. Namun, sangat disayangkan karena sulitnya pengawasan, banyak aturan di bidang pengusahaan hutan ini yang dilanggar yang pada gilirannya berkembang menjadi semacam “mafia” perkayuan. Semua ini terjadi karena ada jaringan kolusi yang rapi antara pengusaha, oknum birokrasi dan oknum keamanan. Sementara itu penduduk setempat yang perduli hutan tidak berdaya menghadapinnya. Akibat lebih lanjut penduduk setempat yang semula peduli dan mencintai hutan serta memiliki sikap moral yang tinggi terhadap lingkungan menjadi frustasi, bahkan kemudian sebagian dari mereka turut terlibat dalam proses “illegal logging” tersebut. Masalah tersebut di atas di era pemerintahan Orde Reformasi sekarang ini masih terus berlanjut, bahkan semakin marak dan melibatkan sejumlah pihak yang lebih banyak dibandingkan dengan era Orde Baru. Uang yang berlimpah dari keuntungan illegal logging ini telah membutakan mata hati/dan moral oknum-oknum birokrat dan penegak hukum yang terlibat atas betapa pentingnya manfaat hutan dan lingkungan hidup yang lestari, untuk kehidupan semua makhluk, khususnya manusia generasi sekarang dan yang akan datang.
4. Reboisasi dan Reklamasi yang Gagal. Upaya reboisasi hutan yang telah ditebang dan reklamasi lubang/tanah terbuka bekas galian tambang sangat minim hasilnya karena prosesnya memerlukan waktu puluhan tahun dan dananya tidak mencukupi karena banyak disalahgunakan (dikorupsi). Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran atas pentingnya pelestarian lingkungan hidup, baik di kalangan pejabat maupun warga masyarakat sangat rendah. Kebakaran hutan reboisasi diduga ada unsur kesengajaan untuk mengelabui reboisasi yang tidak sesuai ketentuan (manipulasi reboisasi).
5. Meningkatnya Penduduk Miskin dan Pengangguran. Bertambah banyaknya penduduk miskin dan pengangguran sebagai akibat dari pemulihan krisis ekonomi yang hingga kini belum berhasil serta adanya kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak populis seperti penghilangan subsidi untuk sebagian kebutuhan pokok rakyat, peningkatan tarif BMM, listrik, telepon dan lain-lain, merupakan faktor pemicu sekaligus pemacu perusakan lingkungan oleh penduduk miskin di pedesaan. Gejala ini juga dimanfaatkan oleh para spekulan penduduk kota untuk bekerja sama dengan penduduk miskin pedesaan. Sebagai contoh mengalirnya kayu jati hasil penebangan liar dari hutan negara/perhutani ke industri meubelair di kota-kota besar di Pulau Jawa, sebagai satu bukti dalam hal ini. Peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran diperkirakan akan memperbesar dan mempercepat kerusakan hutan/lingkungan yang makin parah. Hal ini merupakan lampu merah bagi masa depan generasi kita.
6. Lemahnya Penegakan Hukum. Sudah banyak peraturan perundangan yang telah dibuat berkenaan dengan pengelolaan lingkungan dan khususnya hutan, namun implementasinya di lapangan seakan-akan tidak tampak, karena memang faktanya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Lemah dan tidak jalannya sangsi atas pelanggaran dalam setiap peraturan yang ada memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran. Di pihak lain disinyalir adanya aparat penegak hukum yang terlibat dalam sindikat/mafia perkayuan dan pertambangan telah melemahkan proses peradilan atas para penjahat lingkungan, sehingga mengesankan peradilan masalah lingkungan seperti sandiwara belaka. Namun di atas itu semua lemahnya penegakan hukum sebagai akibat rendahnya komitmen dan kredibilitas moral aparat penegak hukum merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap semakin maraknya perusakan hutan/lingkungan.
7. Kesadaran Masyarakat yang Rendah. Kesadaran sebagian besar warga masyarakat yang rendah terhadap pentingnya pelestarian lingkungan/hutan merupakan satu hal yang menyebabkan ketidakpedulian masyarakat atas degradasi lingkungan yang semakin intensif. Rendahnya kesadaran masyarakat ini disebabkan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan hidup yang memadai. Oleh karena itu, kini sudah saatnya pengetahuan tentang lingkungan hidup dikembangkan sedemikian rupa dan menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah umum mulai dari tingkat SD. Hal ini dipandang penting, karena kurangnya pengetahuan masyarakat atas fungsi dan manfaat lingkungan hidup telah menyebabkan pula rendahnya disiplin masyarakat dalam memperlakukan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah iptek lingkungan hidup.
8. Pencemaran Lingkungan. Pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah maupun udara justru di era reformasi ini terutama di Pulau Jawa semakin memprihatinkan. Disiplin masyarakat kota dalam mengelola sampah secara benar semakin menurun. Banyak onggokan sampah bukan pada tempatnya. Para pelaku industri berdasarkan hasil penelitian tidak ada yang mengelola sampah industri dengan baik. Sebanyak 50% dari 85 perusahaan hanya mengelola sampah berdasarkan ketentuan minimum. Sebanyak 22 perusahaan (25%) mengelola sampah tidak sesuai ketentuan bahkan ada 4 perusahaan belum mengendalikan pencemaran dari pabriknya sama sekali.
Pencemaran udara semakin meningkat tajam di kota-kota besar, metropolitan dan kawasan industri. Gas buangan (CO2) dari kendaraan yang lalu lalang semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan itu sendiri. Dengan diproduksinya kendaraan murah (Toyota Avanza dan Xenia) yang dijual secara kredit, akan menambah lonjakan jumlah kendaraan, hal ini akan menambah kemacetan lalu lintas di kota besar. Dampaknya akan terjadi lonjakan tingkat pencemaran udara yang luar biasa.

IV. Analisis dari Beberapa Kasus Yang Terjadi.
Nampaknya kerusakan demi kerusakan hutan dan lingkungan terus berlangsung semakin marak dari waktu ke waktu. Banyaknya pihak yang memperingatkan baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan bencana yang akan timbul dengan adanya penggundulan hutan (deforestasi) seolah-olah dianggap angin lalu oleh para pelaku sindikat illegal logging. Mereka tidak sadar bahwa bahaya deforestasi itu jauh lebih jahat daripada pelaku teroris bom, karena “teroris lingkungan” ini mempunyai pengaruh yang bersifat multi efek. Pertama dengan penelanjangan hutan akan diikuti dengan bahaya kebakaran (baca: pembakaran), yang asapnya yang pekat bukan saja membahayakan setiap orang yang mengisapnya tetapi juga sangat mangganggu penerbangan yang melintasi daerah tersebut. Begitu hujan besar tiba, paska kebakaran air hujan akan menyapu debu dan arang sisa kebakaran dan meninggalkan permukaan tanah yang terbakar. Tanah demikian, bilamana diolah untuk pertanian tidak akan menguntungkan karena sudah kehilangan zat hara tanaman bahkan untuk penanaman rotasi (musim tanam) kedua, ketiga dst tak akan menguntungkan.
Pengundulan hutan juga merupakan bahaya laten untuk daerah rendah disekitarnya. Kita masih ingat ratusan hektar lahan dataran Riau sebelah Timur (DAS Kampar, Rokan dan Indragiri/KRI), terendam air hingga beberapa minggu. Hal itu terjadi karena daerah hulu sungai KRI tak bisa lagi menyimpan (meresapkan) air ketika hujan besar terjadi. Akibatnya air curahan hujan itu semua masuk dengan cepat ke lembah KRI dan karena sungai itu tak dapat menampung beban air, yang demikian besar maka terjadilah luapan air bah ke wilayah DAS KRI bagian hilir. Banjir dahsyat ini telah menyapu areal pertanian, mengubur hewan liar dan ternak, menerjang permukiman penduduk dan membinasakan apa saja yang dilaluinya, serta kemudian “menduduki” (merendam) untuk beberapa lama. Apakah sampai disini selesai ancamannya? Ternyata tidak, ketika banjir surut, menyisakan suatu pemandangan kawasan yang amat tragis, rebahan pohon yang tumbang, bangkai binatang, rongsokan/puing-puing bangunan yang hancur. Kemudian setelah itu disusul dengan acaman wabah penyakit diare dan ISPA karena penduduk minum air yang tercemar kotoran, makanan yang busuk dan mengisap udara berbau busuk serta ancaman kelaparan bilamana bantuan pangan tidak cepat datang. Kerugian komunal dari seluruh daerah bencana teramat besar, yang secara pasti sulit dikalkulasi. Pasti kerugian yang sebenarnya jauh lebih besar dari nilai perkiraan yang dikemukakan pada paska banjir yang hanya mengkalkulasi dari kerugian fisik/harta benda yang hancur. Pemulihan areal pertanian yang hancur memerlukan waktu yang lama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Apakah para penjahat lingkungan (pelaku ilegal logging, penambang liar, dsb) sadar bahwa bencana yang timbul sebagai dampak perbuatan mereka? Apakah aparat penegak hukum sadar bahwa para penjahat lingkungan itu sesungguhnya merupakan pelaku kejahatan luar biasa? (karena kejahatan mereka merugikan generasi yang akan datang). Atau jangan-jangan mereka (para penegak hukum) merupakan bagian dari sindikat kejahatan illegal logging atau illegal mining. Teriakan para pemerhati dan pencinta lingkungan yang ditujukan kepada aparat terkait dengan tanggung jawab pelestarian lingkungan mangapa tidak mendapat perhatian serius? Mengapa masih banyak kebijakan pemerintah yang kontra pelestarian lingkungan?.
Apakah kondisi tersebut di atas merupakan gejala di negara berkembang? Sepertinya tidak demikian, karena hutan di negara tetangga kita tampak teratur dan terpelihara. Perbedaan nyata dapat disaksikan bila kita naik pesawat terbang di atas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Hutan di wilayah perbatasan (Wiltas) Sarawak begitu rapi, sekalipun ada penebangan tapi teratur. Sangat berbeda dengan hutan di kawasan Wiltas Kalimantan Barat, nampak begitu “semrawut/amburadul”, menunjukkan ketidakteraturan penebangan, sisa-sisa tebangan dibiarkan berantakan. Di beberapa tempat kelihatan alur-alur tanah terbuka, bekas kendaraan berat pengangkut kayu.

1. Kondisi di Pulau Jawa Sangat Memprihatinkan. Lingkungan hidup di Pulau Jawa menghadapi ancaman yang serius dan diprekdiksi akan menimbulkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Setiap tahun ribuan hektar areal hutan dijarah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ironinya, di era reformasi ini terjadi peningkatan penjarahan hutan. Ketidaktegasan penegakan hukum terhadap perambah hutan dan desakan kebutuhan ekonomi disebut-sebut sebagai penyebab utama maraknya perambahan hutan. Di sisi lain, pemberlakuan Otonomi Daerah (Otda) turut memacu kejahatan lingkungan ini. Hutan lindung di sepanjang zona batas antar kabupaten yang masih utuh, sekarang menjadi sasaran pencurian dari kedua pihak yang berbatasan. Gejala tersebut di atas hampir tidak mendapat perhatian dari aparat Pemda yang berwenang, hanya beberapa LSM pemerhati lingkungan yang peduli mengangkat masalah ini. Beberapa Pemda Kabupaten menjadikan hutan sebagai basis untuk memacu pendapatan asli daerah (PAD). Tidak mengherankan selama 5 tahun Era Reformasi ini, ribuan hektar hutan di Jawa telah berubah fungsi menjadi areal pertanian.
Bilamana kondisi tersebut di atas dibiarkan berlanjut diperkirakan pada akhir dekade pertama abad 21 ini (2010), Pulau Jawa tidak akan memiliki hutan yang memadai. Bahkan untuk Prop. Jawa Barat, keadaan tersebut akan terjadi lebih cepat, karena sekarang hutan di Jabar (yang tergolong masih baik) tak lebih dari 9% dari luas wilayah Jabar.
Di Jawa Tengah (Jateng), perusakan hutan juga hampir terjadi di setiap Kabupaten. Daerah yang mengalami perambahan paling parah adalah daerah dataran tinggi di tengah wilayah Jateng yang menjadi daerah hulu sungai yang mengalir di wilayah daerah pesisir. Salah satu Kabupaten yang mengalami kerusakan hutan sangat parah adalah Kab. Purbalingga. Kerusakan yang terjadi di Era Orba mengalami percepatan di Era Reformasi sekarang hingga mencapai 16.400 Ha.
Di Jawa Timur (Jatim), dibandingkan dengan Propinsi lain mengalami kerusakan hutan dan lahan lebih parah. Bahkan kerusakan hutan bukan saja di hutan lindung, melainkan juga terjadi di hutan Cagar Alam dan Taman Nasional seperti di TN. Baluran yang kini nyaris tandus. Kerusakan hutan Baluran ini menyebabkan migrasi satwa liar yang menghuni TN tersebut.
Ketidaktahuan masyarakat atas manfaat dan fungsi hutan di Jatim dapat kita saksikan ketika masyarakat Kab. Situbondo dan Bondowoso menebangi pohon di sepanjang jalan (20km), sebagai luapan kemarahan pada saat proses penjatuhan Gus Dur (KH. Abdurahman Wahid) dari tampuk kepresidenan. Padahal ribuan pohon-pohon yang telah berumur puluhan hingga ratusan tahun itu tak ternilai harganya untuk kelestarian lingkungan. Terbukti kedua daerah tersebut setahun kemudian (Februari 2001) diterjang banjir dan longsor yang dahsyat.
Masih melekat dalam ingatan kita, ketika ratusan orang sedang menikmati liburan Idul Fitri di lokasi pemandian air panas DS Padusan Pacet Mojokerto diterjang air bah yang amat dahsyat, jutaan meter kubik tanah longsor plus bebatuan dan tetumbuhan yang berasal dari perbukitan dan lereng Gunung Welirang yang gundul menerjang secara tiba-tiba. Perhutani dan Pemda yang mengelola wisata pemandian air panas tersebut sebelumnya telah diperingatkan oleh Walhi (wahana lingkungan hidup) atas kemungkinan bahaya tersebut dan dianjurkan untuk menghijaukan kawasan hulu daerah wisata tersebut. Namun hal itu kurang mendapat perhatian. Rupanya pepatah Jawa “Jer Basuki Mowo Beo” sudah dilupakan. Keuntungan besar dari retribusi yang dimikmati perhutani (60%) dan Pemda Jatim (40%) seyogyanya digunakan untuk menata (menghijaukan) daerah hulu objek wisata Padusan. Namun yang terjadi justru penggundulan berlangsung terus tanpa upaya penanggulangan yang memadai.
2. Dampak Lebih Lanjut. Banjir dan longsor adalah hanya peristiwa sesaat sebagai dampak negatif penggundulan hutan. Ada rangkaian dampak lanjutan yang sesungguhnya jauh lebih merugikan, yaitu:
a. Bahaya Erosi. Penggundulan hutan terutama di daerah miring seperti di daerah perbukitan dan lereng atau kaki pengunungan akan mengundang proses erosi (pengelupasan permukaan tanah yang subur oleh air hujan dan pemindahannya ke tempat lain) berjalan secara intensif setiap musim hujan pada gilirannya akan menyisakan tanah tandus yang miskin hara tanaman, sehingga semak-belukarpun sulit tumbuh di situ. Di lain pihak, tempat endapan hanyutan tanah erosi itu juga akan rusak. Alur sungai akan mengalami pendangkalan, danau, rawa dan cekungan akan mengalami penimbunan oleh lumpur, tanah, bebatuan dan material lainnya, sehingga kemudian akan mengubah dan menghancurkan habitat setempat. Penghancuran habitat ini berarti pemusnahan semua makhluk hidup “in situ” (yang ada di tempat tersebut). Proses erosi demikian tanpa kita sadari telah terjadi sejak puluhan tahun di Pulau Jawa ini, hal ini terbukti dengan musnahnya sejumlah “species” flora dan fauna baik yang hidup di darat maupun yang hidup di perairan. Adanya erosi yang makin intensif telah menghilangkan sejumlah danau kecil dan mengecilkan danau besar serta mendegradasi sepanjang aliran sungai (mematikan lubuk, melebarkan aliran/lembah dan membunuh sebagian organime sungai).
b. Ketidakseimbangan Ekosistem. Secara alamiah Sistem Ekologi (Ekosistem) berjalan secara seimbang dan harmonis. Prinsip utama dalam Ekosistem adalah “prinsip rantai makanan”. Contoh sederhana rerumputan dimakan binatang memamah biak (herbivora).Herbivora dimakan oleh binatang buas (carnivora: singa, harimau dan lain-lain). Kotoran carnivora dan bangkainya setelah mati dapat menyuburkan tanah untuk tumbuhan/rumputan. Demikian seterusnya yang terjadi di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Ketika manusia masuk menjadi satu komponen dari ekosistem, cenderung akan merusak keseimbangan ekosistem karena manusia cenderung “serakah” (mengambil melampaui kebutuhannya).
Ketika manusia membuka hutan, gajah, kijang, kancil, kelinci dan lain-lain akan terancam karena rumput dan daun-daunan sebagai makanan mereka hilang. Hilangnya kijang, kelinci dan lain-lain itu akan merangsang kebuasan harimau dan atau singa yang ada di situ dan mendorong mereka keluar mencari makan. Dalam keadaan lapar harimau tidak jarang menerkam manusia, ini sering terjadi di Sumatera. Dahulu ketika sistem ekologi dalam keadaan normal, sangat jarang terjadi gajah mengamuk dan harimau memangsa manusia, karena binatang liar itu tidak akan menganggu kalau lingkungannya tidak diganggu.
c. Terganggu Persediaan dan Tata Air. Curahan air hujan yang jatuh di suatu kawasan hutan lebat > 70% air hujan itu “ditangkap” dan meresap ke bawah permukaan tanah. Sisanya (< 30 %) mengalir melalui parit kecil menuju lembah sungai. Air yang meresap ke bawah permukaan menjadi “air tanah” sebagai air persediaan yang mensuplai sungai pada musim kemarau. Oleh karena itu sungai-sungai yang berhulu di kawasan hutan lebat airnya jernih ketika hujan turun sekalipun. Perbedaan “debit” (volume air mengalir/detik) pada musim hujan dengan musim kemarau tidak jauh berbeda.
Bilamana hutan tersebut ditebang, maka air hujan yang meresap < 30 % dan > 70% mengalir seketika melalui lembah dan parit menuju sungai. Karena volume air hujan yang tersimpan sebagai air tanah sedikit, tidak cukup untuk mensuplai air sungai sepanjang musim kemarau. Itulah sebabnya pada bulan-bulan akhir musim kemarau (Agustus, September, Oktober) sungai kering sama sekali, kecuali sungai-sungai besar, namun itupun dengan perbedaan debit air yang sangat besar. Bukan hanya debit air sungai yang cepat menyusut secara drastis akibat penggundukkan hutan itu melainkan juga sumur penduduk dan mata air yang ada di daerah hilir area penebangan.
Menyusutnya persediaan air tanah (air yang dikandung dalam tanah) yang berlangsung terus menerus setiap tahun, sangat mengkhawatirkan. Sebab yang diharapkan sesuai dengan peningkatan kebutuhan sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, persediaan air tanah bertambah setiap tahun. Sesuai data hasil penelitian Departemen PU dan Departemen Pertambangan dan Energi th. 1995, persediaan air untuk memenuhi kebutuhan penduduk P. Jawa dan P. Bali th.1995 mengalami difisit masing-masing 32.330.760.000 M³/tahun dan 1.507.100.000 M³/th. Kekurangan air ini pada th. 2000 bertambah menjadi 52.782.020.000 M³/th (Jawa) dan 7.531.196.000 (Bali). Pada tahun 2015 daerah yang akan kekurangan air akan bertambah yaitu Sulawesi defisit air sebanyak 42.517.780.000 M³/th dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 4.545.970.000 M³/th. (lihat tabel 1). Sejalan dengan kemajuan peradaban, kebutuhan air perorang akan meningkat, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap total kebutuhan air bagi penduduk di setiap daerah. Oleh karena itu dapat diperkirakan kekurangan air untuk pulau-pulau tersebut di atas akan meningkat secara tajam (eksponensial). Pada kondisi demikian, maka air akan dipandang sebagai komoditas perdagangan yang strategis dan harganya akan semakin mahal. Sebagai contoh, ada kenaikan harga yang signifikan harga jual air/m³ di Perum Otorita Jatiluhur, th. 1999 harga jual air ke PDAM dan Industri Rp. 23,-/M³, Th. 2003 naik menjadi Rp. 48,-/M³. Sedangkan harga air untuk hydropower th. 1990 Rp. 2,60/m³, naik menjadi Rp. 11.90/m³ pada th. 2000. Harga air nimun kemasan th. 2000 boleh jadi sama bahkan lebih mahal dari pada harga BBM. (lihat tabel 2).
Demikian besarnya kerugian yang akan ditimbulkan oleh aktivitas penggundukkan hutan. Penggundukkan hutan tropis bukan saja mengkhawatirkan kita melainkan juga bangsa-bangsa yang tinggal di daerah dingin. Keperdulian mereka terhadap hal ini diwujudkan dengan menolak komoditas ekspor agro industri dari negara-negara tropis yang diketahui komoditas tersebut diproduksi dari hasil eksplotasi hutan secara liar (contoh: produk ilegal logging). Negara-negara yang begitu perhatian terhadap kelestarian lingkungan hutan telah menerapkan isu lingkungan dalam persaingan dunia usaha dengan menerapkan Ecolabelling. Mereka menyadari sekali bahwa kerusakan hutan tropis akan mengancam kelangsungan hidup bukan saja umat manusia, tapi juga makhluk hidup lain. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia, karena sebagian besar (± 74 %) barang ekspor kita dipasarkan kepada negara-negara yang telah menerapkan Ecolabelling.

V. Upaya Mencegah dan Mengatasi Perusakan Lingkungan.
Untuk mengurangi lajunya perusakan lingkungan yang mengatas-namakan desakan pemenuhan kebutuhan ataupun bisnis, diperlukan serangkaian upaya strategis yang melibatkan seluruh komponen masyarakat secara terpadu, terkoordinasi dan sinergis. Upaya-upaya itu harus merupakan sesuatu gerakan yang secara konsepsional memungkinkan semua kalangan terlibat semua komponen bangsa harus punya visi, misi, perhatian/komitmen dan kepedulian yang sama terhadap pentingnya manfaat pelestarian LH dan bahaya degradasi LH. Beberapa upaya yang dapat ditempuh adalah :
1. Sosialisasi pentingnya pengetahuan tentang lingkungan hidup yang lestari dan bahaya kerusakan lingkungan. Untuk dapat dibuat suatu buku mengenai hal tersebut yang disusun secara sederhana, praktis, mudah difahami oleh siapa saja. Ada baiknya buku itu seperti berbentuk komik bergambar yang menceritakan/menggambarkan suatu tragedi yang diakibatkan oleh perusakan hutan misalnya. Bisa juga berupa selebaran yang secara kronologis menggambarkan tragedi tersebut untuk dipasang/ditempel di tempat umum seperti terminal, stasiun dan lain-lain. Sosialisasi pengetahuan LH ini sangat tepat diberikan kepada anak sejak usia dini. Oleh karena itu pelajaran LH harus diberikan di SD atau TK dalam bentuk cerita yang menarik.
2. Menyusun peraturan perundang-undangan seperti penguatan dan pengayaan (Repowerring and Enrichment) peraturan/UU yang sudah ada. Peraturan perundang-undangan yang telah ada dirasakan masih kurang dan perlu direvisi. Diperlukan peraturan jabaran seperti PP, Keppres, Permen/Kepmen dan Perda sampai ke petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), untuk petugas lapangan.
3. Mereformasi Sisdiknas yang dapat menghasilkan “SDM Siap Pakai” dan mengembangkan pendidikan “Vocational”. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas yang perlu dikembangkan adalah pendidikan keterampilan kerja berupa pendidikan kejuruan (Dikjur) dan kursus-kursus keterampilan. Namun agar diperhatikan bahwa dikjur dan kursus keterampilan itu harus sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan keterampilan pengelolaan sumber daya laut yang potensinya begitu besar.
4. Pemberian sangsi hukum yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para penjahat lingkungan. Peraturan yang ada sekarang mengenai pengelolaan lingkungan hidup (UU No.23/1997) belum memuat sangsi hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan lingkungan. Dikarenakan lingkungan merupakan sistem yang komplek yang menyangkut sejumlah komponen, seperti flora, fauna, lahan, perairan dan lain-lain, dalam penanganannya menghendaki sistem peradilan adhoc (melibatkan ahli dari berbagai bidang terkait). Patokan penjahat lingkungan yang telah terbukti bersalah melalui proses peradilan yang terbuka dan transparan, perlu di-ekspose dalam berbagai bentuk mass media, untuk memberikan “Shock Therapy” kepada para pelaku/calon pelaku kejahatan lingkungan.
5 Perlunya ada “statement” dan komitmen politik dari pemerintah yang menyatakan bahwa para pelaku kejahatan lingkungan sebagai pelaku kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk pengeluaran kebijakan yang sangat ketat dalam eksploitasi sumber daya alam (SDA), sangat hati-hati dalam memberikan ijin pengelolaan SDA di dalam hutan lindung. Pemerintah juga tidak sembarangan memberi ijin untuk suatu kegiatan/usaha yang akan memberikan akses dan dampak kerusakan lingkungan yang besar dan meluas, (mempunyai efek bola salju). Sebagai contoh: ijin terhadap Proyek Pembangunan Jalan Ladia Galaska akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh. Contoh lain: pemberian ijin penambangan sumber daya meneral (SDM) di kawasan hutan lindung, akan mendatangkan kerusakan hutan lindung tersebut yang berdampak luas dan sulit untuk dipulihkan.

VI. Penutup.
1. Kesimpulan.
a. Sekarang sedang terjadi degradasi lingkungan hidup yang semakin parah dan meluas, di wilayah perkotaan, pedesaan dan wilayah hutan. Beberapa indikator, di wilayah kota, semakin kotornya air sungai, semakin meluasnya daerah kumuh (Stum areas), tak terkendalinya penggunaan ruang kota (City Space), tercemarnya air tanah/sumur dan semakin meningkatnya kadar CO2 di udara. Di daerah pedesaan; semakin meluasnya penggunaan tanah negara untuk pertanian (secara ilegal), semakin banyaknya species flora dan fauna yang hilang/punah dan semakin meluasnya tanah miskin (semak belukar dan tanah gundul) serta bencana longsor dan banjir. Di daerah hutan semakin luasnya kerusakan hutan, hutan yang berubah fungsi dan kebakaran hutan.
b. Meningkatnya kerusakan lingkungan tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor penyebab seperti: pertambahan penduduk, kegagalan di bidang industrialisasi yang menimbulkan PHK dengan karyawan, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta pencemaran lingkungan, semua itu ditopang oleh kurangnya “political will” dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan pelestarian lingkungan serta lemahnya penegakan hukum/peraturan di bidang yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
2. Saran. Untuk mengurangi dan mencegah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang mengacam kehidupan semua makhluk, diperlukan upaya penyadaran bersama bagi semua warga negara tentang pentingnya manfaat pelestarian lingkungan hidup dan besarnya bencana yang ditimbulkan akibat perusakan lingkungan hidup. Untuk itu, perlu ada upaya yang konsepsional yang melibatkan semua pihak terkait dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya secara berkesinambungan.

4 Responses so far »

  1. 1

    duchy1512 said,

    waduuhh..panjang amatt,,
    tapi isinya penting sii,,

    heheh,,

    tlg komenin blog gw yaa,,

    di duchy1512.wordpress.com

  2. 2

    ghalien said,

    dampak na panjang banget gw males bacanya:)

  3. 3

    gies said,

    buset dahhh…
    postingan lo m tissue toilet persediaan bt sebulan d rumah gw pnjang na hampir sama…
    hwekekekeke….
    bcnda!!!!

  4. 4

    haltecinta said,

    Pam g ga snggup bca smuana…tp yg psti wp lu BAGUS BGD…
    mdh2an dpt nlai yg memuaskan…AMIN….


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: