Archive for Cara Melestarikan Alam

Aneka Ragam Hayati

HALIMUN SALAK ANTARA ANEKA HAYATI DAN ANEKA TAMBANG
Kategori: Umum
Perubahan fungsi kawasan hutan diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 19) disebutkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselengarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompentensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan fihak lain lain yang terkait. Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal kawasan yang dirubah fungsi memenuhi criteria dan standar penetapan fungsi hutannya. Kawasan hutan konservasi melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, pengelolaannya lebih kepada menjaga kelestarian lingkungan namun kurang memperhatikan aspek ekonomis dan aspek sosial. Sehingga dalam pelaksanaan dilapangan menimbulkan dikotomi yang saling bertolak belakang antara aspek ekonomis dan aspek sosial disatu sisi dan disisi lain adalah persoalan lingkungan.

Halimun dan salak adalah dua buah kata yang belakangan ini menjadi perhatian beberapa kalangan. Istilah tersebut berasal dari nama kelompok Hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak. Isu Halimun Salak muncul setelah keluanya Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas ± 113.357 Ha di

Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Pertimbangan perluasan TNGHS adalah bahwa kelompok hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat disekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Dengan keluarnya keputusan Menteri tersebut membawa konskwensi penafsiran yaitu kepastian hukum, kepastian usaha dan kepastian wilayah kerja perusahaan.

2. DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG

Konservasi dan tambang adalah dua hal yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Dan di Indonesia statement negatif akan keberadaan tambang cukup meluas, mungkin ulah beberapa kegiatan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi atau mereklamasi areal bekas tambang, bahkan terkesan meninggalkan begitu saja dan menyisakan kubangan-kubangan besar dengan kondisi yang tercemar. Sering diartikan bahwa tambang identik denan kerusakan lingkungan.

Menurut kajian Badan Planologi Kehutanan : 2005

Keberadaan kegiatan tambang dalam kawasan TNGHS mempunyai dampak yaitu dampak negatif : Konversi hutan banyak terjadi dipinggiran-pinggiran kawasan hutan (perbatasan), hal ini cukup membahayakan mengingat bentuk kawasan TNGHS yang berbentuk tidak beraturan (bentuk tangan). Sangat memudahkan terjadinya pemutusan areal kawasan (pragmentasi). Situasi dan kondisi pertambangan dalam kasawan hutan TNGHS terbagi dalam 13 Kecamatan dan 52 desa. Jumlah penduduk di dalam dan disekitar kawasan 16.000 Jiwa (Harada et al. 2003). Terdapat 347 Penambang Liar (TI) . PT . Antam Tbk, melakukan kegiatan penambangan dengan teknik/ sistem terowongan, mengunakan sianida dilengkapi dengan IPAL. Disamping itu adanya pertambangan di kawasan hutan TNGHS terutama oleh tambang Illegal. PT Antam berkaitan dengan pengelolaan tailing dan limbah. Komponen biofisik : kerusakan tanah dan lahan, hutan/vegetasi, penurunan kualitas air, sidimentasi badan air, pencemaran tanah, air dan sidimen sungai oleh Hg (S. Cikaniki, S. Cisadane), kontaminasi biota sungai oleh Hg (S. Cikaniki, S. Cisadane), kerusakan sistem hidrologi (neraca air, debit sungai). Penambangan secara illegal oleh PETI, telah berumur setua penambangan legal, sebagai pemacu aksesibilitas adalah pada saat multi krisis 1997, jumlah puncaknya th. 98/99, kurang lebih sebanyak 8000 orang. Teknik penambangan sistem terowongan, menggunakan merkuri tanpa memperdulikan lingkungan dan keselamatan, keadaannya jauh lebih merusak lingkungan. Lokasi PETI berupa spot-spot menyebar dalam hutan, dekat perkampungandan dalam kawasan KP PT Antam.

Disamping itu adapun dampak sosial adalah adanya konflik peti dengan PT Antam dan perambahan hutan.

3. Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Previae Lege Poenali

Adalah suatu azas yang bermaksud bahwa tiada suatu sanksi melainkan atas suatu ketentuan perundang-undangan yang terlebih dahulu menentukan. Dengan kata lain bahwa tidak boleh suatu ketentuan perundang-undangan berlaku surut.

Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri No. 175/Kpts-II/2003 atau penunjukan perluasan Taman Nasional Halimun Salak, pihak III yang melakukan beberapa kegiatan di luar sektor kehutanan yang telah mendapat ijin antara lain PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG) dan PERTAMINA (UNOCAL) , perusahaan yang bergerak dibidang tambang mendadak sontak kebingungan. Karena areal kerja mereka termasuk kawasan hutan yang menjadi Taman Nasional. Kegiatan mereka yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, kini menjadi kegiatan yang berdosa alias melanggar Undang-Undang karena menurut Undang-Undang No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan dan Undang – Undang Nomor 5 Th. 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa dalam kawasan konservasi tidak diperkenankan adanya kegiatan diluar sektor kehutanan, kecuali beberapa kegiatan yang telah ditentukan. Terlebih lagi dalam amar keputusan Menteri tersebut tidak adanya klausul peralihan terhadap ijin-ijin pihak III yang telah exis selama ini. Pemahaman tersebut terpolarisasi menjadi dua ruang penafsiran, yang satu berpendapat dengan ditunjuk menjadi Taman Nasional kegiatan tambang melangar hukum sehingga kegiatan mereka harus dihentikan, sedangkan pendapat yang lain dengan pendekatan prinsip keadilan dan asas hukum tidak berlaku surut maka hal tersebut masih diperkenankan sampai ijin persetujauan pengunaan kawasan hutan berakhir. Berdasarkan azas hukum tidak berlaku surut maka kegiatan tambang dan ijin yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir. Persoalannya apakah kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak dapat dilakukan penyimpangan? Penyimpangan kontrak dapat dilakukan dengan syarat pihak – pihak yang melakukan perjanjian sepakat untuk melakukan penyimpangan. Jadi disini terdapat celah kompromi, karena itu manfaatkanlah seoptimal mungkin ruang kompromi tersebut.

4. Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Dilematis permasalah tersebut menjadi semakin bertambah karena berselang satu bulan, muncul Keputusan Menhut No. 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang menarik bahwa Keputusan Menteri yang belakangan secara materiil meralat substansi Keputusan Menhut No. 175. Hal ini sebagaimana suatu azas bahwa hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama dalam materi yang sama. Dengan berlakunya keputusan Menteri Kehutanan No. 195/Kpts-II/2003 secara materiil bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 menjadi gugur, sehingga kedudukan pihak ke III yang telah memperoleh ijin tidak berpengaruh. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, hukum yang dinyatakan ugur atau batal demi hukum tidak dengan sendirinya berlaku sebagaimana mestinya. Sebagai contoh PERDA-PERDA yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan, adalah batal demi hukum, namun PERDA tersebut tidak serta merta gugur, melainkan tetap dimintakan pembatalannya, itupun daerah ada yang tidak mau melaksanakan.

Berdasarkan azas ini bahwa yang berlaku secara hukum adalah keputusan Menteri Kehutanan No. 195/Kpts-II/2003 itu artinya usaha-usaha pelestarian dan konservatif kawasan menjadi mundur. Usaha peningkatan fungsi terutama dari hutan produksi menjadi kawasan konservasi merupakan kebijakan antisipatif, karena kita tahu istilah degradasi, deforestasi kawasan hutan baik secara legal (HPHTI, kebun sawit) dan illegal (penebangan liar, perambahan) sudah merupakan isu nasional yang menghiasi media sehari-hari baik media tertulis maupun elektronik. Namun hingga saat ini belum mampu di atasi secara komperhensif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah mendesak terhadap konsevasi, rehabilitsi dan atau reklamasi. Kawasan produksi dan lindung rentan terhadap tekanan eksternal/usaha-usaha ekonomisasi dari pemilik modal besar, bersamaan dengan itu kita sering berada pada posisi yang lemah.

Kedua azas hukum yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, dalam kasus ini bagi pihak perusahaan menyangkut akan kepastian lahan dan kepastian usaha. Di Negara kita kepastian hukum merupakan variabel yang sangat dikeluhkan oleh dunia investor. Keadaan tersebut dapat diketahui setiap kali Kepala Negara betemu dengan pengusaha asing, statement awal yang diperlukan adalah kepastian hukum.

5. Konservasi existing Kontrak dan Manajemen Kolaboratif.

Dari beberapa pembahasan yang dilaksanakan, penulis pernah ikut dalam diskusi, berkembang pemahaman yaitu tetap dilakukan perluasan Taman Nasional., dengan desain zone khusus atau dengan nomenklatur zonasi lainnya. Jadi areal tambang ditetapkan sebagai zona khusus. Namun pendekatan model ini masih bertentangan dengan UU No. 41 Th. 1999 yaitu tambang tidak dibenarkan dalam kawasan konsevasi. Disamping itu menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Th. 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan pengunaan kawasan Hutan, Pasal 8 ayat (3) bahwa Taman Nasional dibagi kedalam tiga zonasi yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa zona lainnya adalah zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan zona lainnya. Sehingga pengaturan kegiatan pertambangan dalam zonasi adalah dua kegiatan yang secara filosofis satu dan lainnya bertentangan. Lalu bagaimana dengan Peraturan Menteri No. 19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam pasal 1 butir 3 dirumuskan bahwa kolaborasi adalah “pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawaana Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud para pihak meliputi Pemerintah Pusat termasuk Kepala UPT KSDA/TN, Pemda, kelompok masyarakat setempat, perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, lembaga swadaya masyarakat setempat, national, regional dan internasional yang bekerja dibidang konservasi sumber daya alam hayati, BUMN, BUMD, BUMS atau perguruan tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan. Sebagai solusi dilematis kegiatan ekonomi dan konservasi manajemen kolaboratif telah dilaksanakan pada beberapa kawasan konservasi,. Jadi manajemen kolaborasi diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan (seperti jalan, kegiatan tambang (tertutup), yang telah exis sebelum kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri No. 19/Menhut-II/2004, ditentukan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melalui kerjasama (kolaborasi) antara pengelola kawasan konservasi dengan pihak perusahaan. Adapun kegiatan dimaksud antara lain penataan kawaan, penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA), pemanfaatan kawasan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengamanan potensi kawasan, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA, pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi dan pembinaan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya memberlakukan keputusan 175 tidaklah masalah, dengan catatan ijin-ijin pihak ke III yang telah ada sebelum perluasan Taman Nasional tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

6. SISI LAIN

Penunjukan kawasan hutan pada kenyataannya banyak menimbulkan persoalan dan kendala. Sering aturan yang dibuat malah menjebak dan menyulitkan kita sendiri, yang semestinya tidak perlu terjadi dan bisa diatasi melalui penetapan klausul pada amaar penetapan penunjukan. Adapun sisi lain yang memerlukan pemahaman dengan penununjukan kawasan hutan yaitu mana kala penunjukan tersebut berimplikasi pada perubahan fungsi yang menurut UU No. 41 Th. 1999 dipersyaratkan melalui tim terpadu. Sementara perubahan fungsi dalam penunjukan kawasan hutan tidak melalui tim terpadu. Disamping itu kekuatan hukum terhadap kawasan hutan yang baru pada tahap penunjukan, posisi hukumnya masih lemah. Tata batas belum dapat dilaksanakan karena adanya beberapa persoalan terhadap kawasan hutan yang akan ditata batas (pendudukan, perambahan dan atau klaim masyarakat).

4. PENUTUP

Pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kenyataan selama ini dalam praktek sehari-hari ketiga prinsip tersebut berjalan sendiri-sendiri dan masing-masing secara argumentatif mengandung perdebatan. Idialnya bagaimana ketiga prinsif lestari berjalan sinergis. Berkaitan dengan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, menurut hemat penulis adalah penerapan Keputusan Menteri kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 dengan beberapa catatan bahwa ijin-ijin pihak III yang telah ada tetap berlaku hingga jangka waktu yang ditentukan berakhir, merupakan kebijakan yang dapat mengakomodir beberapa aspek, tanpa mengabaikan aspek hukum. Bagi perusahaan akan dapat diharapkan terwujudnya kepastian usaha dan kepastian lahan, dengan demikian diharapkan kegiatan pihak ketiga disamping menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi lokal melainkan juga ANEKA TAMBANG dan ANEKA HAYATI dua istilah yang tidak pada posisi berhadapan, melalui kolaborasi , perusahaan dapat dibebani kewajiban-kewajiban, menjaga keamanan, kelestarian, yang lebih penting kewajiban rehabilitasi dan reklamasi harus lebih strik. Sebagai informasi PT Antam Tbk telah memperoleh prestasi Th. 2000, ISO 9002 (quality management). Th. 2001, ISO 14001 (Environtmental management).Terlepas dari semua itu, muncul pertanyaan, apakah dengan peningkatan fungsi kawasan hutan, kelestarian akan lebih terjamin ? Kawasan hutan produksi dan hutan lindung mendapat kontrol rutin dari aparat Perum Perhutani (di Jawa) atau aparat Dinas Kehutanan, setelah meningkat fungsi menjadi kawasan konservasi dibawah pengawasan BKSDA. Data menunjukan kondisi BKSDA sekarang dengan tenaga Polhut dan sarana pendukung sangat jauh dari memadai, penunjukan kawasan hutan konservasi di beberapa tempat justru kontraproduktif, yaitu pengamanan dan perlindungan kawasan menjadi kurang optimal

Comments (1) »

Taman Nasional Manupeu Tanadaru

Nama Kawasan:
Taman Nasional Manupeu Tanadaru

Fungsi Kawasan:
Taman Nasional

Informasi Kawasan:
Taman Nasional Manupeu Tanadaru berada di Pulau Sumba untuk mempertahankan hutan yang masih baik yang tinggal 6,5 % dari luas pulau. Taman Nasional ini sebagai rumah dari 9 jenis burung endemik yang ada di pulau Sumba disamping flora dan fauna lainnya yang sangat kaya. Iklim yang kering menjadikan Taman Nasional sebagai salah satu daerah tangkapan air yang penting bagi masyarakat pulau Sumba.

Isu Permasalahan:
• Kondisi alam dan species yang semakin memprihatinkan, antara lain dengan terancam punahnya tiga species burung endemic. Minimnya data informasi PSDA di setiap lembaga yang terkait • Tingginya kebutuhan kayu bangunan, sementara sumber kayu sudah semakin berkurang di pulau Sumba. Hal ini mengakibatkan tingginya aktivitas ilegal logging namun ketersediaan sumber daya manusia pengelola TN masih kurang. • Adanya target pemerintah sebanyak 30% dari luas pulau Sumba adalah kawasan hutan untuk memenuhi keseimbangan ekosistem. Namun, sering terjadi kebakaran padang, kurang jelasnya batas di lapangan, baik secara hukum maupun fisik, juga pemahaman masyarakat terhadap batas yang masih rendah, adanya lahan pertanian yang benar-benar dibutuhkan dan produktif di kawasan TN. Hal ini menyebabkan adanya keberatan dari masyarakat terhadap penunjukan Taman Nasional. • Sumber mata air yang semakin berkurang dan jaraknya jauh dari pemukiman, tentunya hal ini sangat menyulitkan bagi ibu-ibu. Masalah air ini merupakan salah satu dari banyak masalah akibat berkurangnya kekuatan hubungan sosial budaya di dalam masyarakat serta nilai-nilai lokal yang berwawasan konservasi. Tidak terdokumentasinya nilai-nilai lokal yang berwawasan konservasi. • Adanya keinginan melakukan pengelolaan kolaboratif antar lintas kawasan di Taman Nasional di Pulau Sumba. Namun masih kurangnya pemberdayaan lembaga yang ada di tingkat masyarakat, kurangnya komunikasi dan kerjasama antar desa yang berada di sekitar TN (komunikasi dan kerjasama antar desa yang berada di sekitar kawasan TN belum terjalin dengan baik), aspirasi masyarakat belum terakomodir dalam strategi PSDA (di dalam dan di luar), baik oleh Pemerintah daerah maupun pengelola TN, tidak adanya dokumen kesepakatan yang diajukan sebagai dasar penerapan aturan desa, pengelolaan kawasan secara lestari dan berkelanjutan, serta bahan perencanaan pembangunan desa.

Tujuan Spesifik:
• Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan di tingkat kawasan Taman Nasional kepada para pihak. Terkakomodirnya kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam Pelestarian Sumber Daya Alam (PSDA) dalam meningkatkan kesejahteraannya. Bersinerginya kepentingan para pihak dalam PSDA. • Dicapainya pengelolaan Taman Nasional Manupeu Tandaru dengan adanya batas definitif yang diakui dan diterima semua pihak. Perlengkapan data dasar potensi SDH Sumba sebagai alat pengelolaan Taman Nasional.

Kelembagaan:
Terdapat beberapa pihak/lembaga yang membentuk sebuah kemitraan dalam proses ini, antara lain: • BKSDA (dalam hal ini KSDA Wilayah I Nusa Tenggara), • Kelembagaan formal pemerintah seperti Panitia Tata Batas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Bali untuk tata batas. • BirdLife Indonesia dan Yayasan Pakta sebagai mediator dalam penyelesaian masalah dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. • Kelembagaan yang ada di desa, KMPH (Kelompok Masyarakat Pelestarian Hutan), FKAD (Forum Komunikasi Antar Desa), masyarakat adat.

Mekanisme Kelembagaan:
• KMPH merupakan lembaga yang mendukung masyarakat dan pemerintahan desa dalam PSDA. KMPH memiliki kelompok dengan agenda yang jelas (perencanaan di tingkat desa). KMPH setiap tahun melakukan pertemuan tahunan. KMPH sebagai leader dalam implementasi KPAD. • Dalam penyelesaian masalah batas, dengan mengikuti prosedur formal tata batas pemerintah. LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat seperti mendorong masyarakat mengumpulkan masalah batas kawasan hutan, memberikan pemahaman proses tata batas di masyarakat, memilih secara demokratis wakil masyarakat yang duduk dalamPanitia Tata Batas, ikut berperan dalam membangun batas sementara dan defenitif, dan masyarakat memelihara batas yang sudah disepakati bersama.

Penataan Ruang:
Di Taman Nasional Manupeu Tanadaru terdapat 22 desa yang berdampingan langsung. Batas Taman Nasional merupakan permasalahan yang diinginkan multipihak untuk diselesaikan. Penataan batas kawasan temu gelang sebagai batas wilayah pengelolaan dan penataan batas zonasi untuk mengakomodasika klaim lahan yang secara teknis tidak dapat dikeluarkan

Peningkatan Kapasitas:
• Pelatihan peningkatan kapasitas KMPH. • Pertemuan tahunan KMPH Se Sumba, yang mempertemukan 38 desa di 2 Taman Nasional. • Memfasilitasi KMPH dengan lembaga donor untuk mengakses dana. • Kerjasama antar lembaga di tingkat konsep maupun praktis di lapangan.

Bentuk Kegiatan:
SPHS (Strategi Pelestarian Hutan Sumba): • Sosialisasi gagasan ke masyarakat tentang perlunya kawasan konservasi • Penggalian data dan info sosisal ekonomi dan budaya melalui pendekatan PRA dan Studi Literatur • Seminar hasil pengkajian dan peluncuran buku SPHS Kajian Pengumpulan Data, Kemitraan dan Data dasar: • Proses pembentukan forum/ kelompok masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat • Pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas • Mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan PSDA yang kolaboratif KMPH: • Pembentukan kelompok KMPH berdasarkan kelompok yang ada (tani, pidra, ternak) • Dalam menyususn AD dan ART kelompok merupakan syarat badan hukum • Identifikasi masalah yang terjadi di desa • Diskusi antara masyarakat dalam desa • Pendampingan oleh pihak luar • Implementasi dari inisiatif-inisiatif pelestarian alam yang sudah tertuang dalam Kesepakatan Pelestarian Alam Desa seperti pemeliharaan mata air, membawa hutan ke kebun, pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Memonitoring tekanan dan ancaman terhadap sumberdaya alam desa dan Taman Nasional secara berkala. FKAD • Pendekatan sub kawasan yang diwakili oleh salah satu anggota forum (Koorwil) • Mengkoordinir parapihak (Koorwil) untuk merumuskan satu bentuk forum KPAD • Sosialisasi awal tingkat desa tentang taman nasional, perencanaan secara bottom up di tingkat desa. • Sosialisasi kajian dusun – Pleno dusun – Pleno desa – Hasil – Draft 01 – BKSDA – Masyarakat – Pemda – Final Tata Batas • Mendorong fungsi dan peran Panitia Tata Batas (PTB) dalam penyelesaian hak- hak pihak ke tiga. • Dokumentasi data akses masyarakat berdasarkan KPAD (sejarah desa, profil desa, klaim lahan, status lahan,luas dan harapan masyarakat • Sosialisasi tata batas (tentang aturan, proses tata batas, keterlibatan masyarakat) • Fasilitasi dan fasilitator KPAD tata batas (NGO) • Negosiasi awal berdasar proyeksi batas dan klaim rakyat • Pelaksanaan tata batas sementara. • Penyelesaian hak- hak pihak ketiga oleh PTB melalui rapat PTB. • Pelaksanaantata batas definitif. Peningkatan kapasitas: • Peningkatan kapasitas KPAD telah diwujudkan pada beberapa desa yang memiliki KPAD yakni: o Desa Umbu langgang o Desa Mamurara o Desa Waimanu o Desa Watumbelar (pengembangan zona interaktif untuk pertanian intensif) o Desa Konda Maloba. • Peningkatan kapasitas administrasi anggota KMPH dalam menjalankan organisasi KPAD: • Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD) merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyrakat dalam melestarikan Sumber Daya Alam (SDA) desa dan Taman Nasional • KPAD merupakan dokumen perencanaan tingkat desa yang dikaji dan diolah berdasar kesepakatan masyarakat tingkat dusun, dan tingkat desa • KPAD berisikan: o Potensi SDA desa o Sejarah desa o Klaim lahan dalam kawasan o Kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam bidang ekonomi o Kebakaran padang o Kebutuhan air/ kelestarian mata air o Kesehatan o Pendidikan o Keamanan o Tata ruang desa o Kebutuhan kayu • Fungsi KPAD o Acuan pemerintah desa dalam penyususnan pembangunan desa yang akan dibawa dalam musbag di kecamatan atau kabupaten o Nilai tawar masyarakat untuk kompensasi terhadap kepedualiann terhadap kawasan o Dokumen pembuatan rencana pembinaan daerah oenyangga o Dokumen penerapan perdes o Analisis SWOT desa, dasar perencanaan peningkatan ekonomi desa • Legalitas: KPAD ditinjau dari aspek legal pemerintah (BKSDA dan PEMDA) • Proses penyusunan KPAD: o KPAD hasil masyarakat (upaya tindak lanjut) merupakan draft 1 yang diajukan ke BKSDA TN. Oleh BKSDA TN kemudian dikembalikan untuk disepakati o KPAD telahan BKSDA (disepakati) merupakan draft 2 yang diajukan ke pemda dan dikembalikan untuk disepakati. o KPAD telahan PEMDA disepakati dan diajukan penandatanganan oleh PEMKAB dan Dephut yang kemudian akan menjadi KPAD final.

Capaian Saat Ini:
• Ada SK Menhut tentang penunjukan Taman Nasional • Tersedianya data dan informasi Taman Nasional • 70% desa sekitar kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru telah terbentuk KMPH: 13/22 desa (yang punya AD/ART) • Terbentuknya FKAD yang mengakomodir kegiatan antar KMPH pada tingkat keamanan • 13 desa sudah mencapai Kesepakatan Pelestarian Alam Desa final (disepakati oleh masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola Taman Nasional), 9 desa dalam proses (draft 1) • Penatata Batas sudah: o 19 desa tata batas definitif, o 3 desa tata batas sementara • Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan oleh masyarakat desa, KMPH, pemerintah daerah, dan didukung lembaga dana seperti GEF small grand di desa Watumbelar, Canada Fund di desa Manurara dan Umbu Langang, Access di desa Tanamodu, dan seluruh desa sekitar Taman Nasional dari pendanaan Danida. • Mulai dibangun Unit Pengelolaan Teknis Taman Nasional Manupeu Tanadaru.

Comments (2) »

Penetapan TNBBS

Penetapan TNBBS Kawasan Lindung Bukit Barisan Selatan (BBS) pada awalnya ditetapkan tahun 1935 sebagai Kawasan Suaka Marga Satwa, melalui Besluit Van der Gouvernour-Generat Van Nederlandseh Indie No 48 stbl. 1935, dengan nama SS I (Sumatra Selatan I). Selanjutnya, pada 1 April 1979 kawasan BBS (Bukit Barisan Selatan) ini memperoleh setatus kawasan sebagai Kawasan Pelestarian Alam. Pada tahun 1982 tepatnya, tanggal 14 Oktober 1982 status kawasan ini dikukuhkan sebagai Taman Nasional melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/ 1982. Kemudian pada tahun 1997 melalui SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/ 1997 tanggal 31 Maret 1997, dengan nama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kawasan hutan TNBBS meliputi arela seluas + 356.800 Ha, membentang dari ujung selatan Bagian Barat Propinsi Lampung dan memanjang hingga wilayah Provinsi Bengkulu bagian selatan. Menurut Administrasi Pemerintahan kawasan ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tenggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Kaur Bengkulu. Bagian tengah hingga utara sebelah timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Dari luasan tersebut kawasan taman nasional ini, 18 % luasnya merupakan wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan. No. 420/ Kpts-II/ 1999, tentang: penunjukan kawasan hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Bengkulu, yaitu seluas 64.711 Ha. Fungsi Kawasan hutan kelompok hutan pelestarian alam ini sangat banyak antara lain, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang memiliki nilai manfaat secara ekonomi, sosial, budaya, dan estitika, baik dirasakan secara langsung maupun tidak. Secara hidrologi, merupakan bagian hulu dari sungai-sungai yang akan mengalir kedaerah pemukiman dan pertanian di daerah hilir sehingga berperan sangat penting sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dan melindungi sistem tata air. 2. Wilayah Adat Semende Dalam proses penetapannya menjadi kawasan Taman Nasional oleh Pemerintah RI, ada banyak konflik yang timbul berawal dari tidak diikutsertakannya masyarakat lokal/adat disekitar kawasan, terutama dalam proses penetapan tata batas. Ketidak ikutsertaan masyarakat adat ini menyebabkan hak-hak adat yang mempunyai kekuatan hukum atas wilayah adatnya tersebut juga ikut terabaikan bahkan tidak ada pengakuan sama sekali dari Pemerintah. Di Bengkulu penetapan kawasan taman nasional telah banyak mendapat perotes dari masyarakat. Salah satunya, perotes dari masyarakat adat semende. Protes ini timbul karena hutan ulayat dan wilayah kelolah mereka di tetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan ditetapkannya kawasan TNBBS di wilayah kelola mereka, masyarakat secara otomatis tidak dapat mengelola tanah kelolanya tersebut. Kebun yang sebelumnya dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi mereka, tidak dapat dikelola kembali. Mereka tidak nyaman dan tenang dalam berusaha bahkan mereka secara paksa diusir dari wilayah tersebut. Dalam undang-undang dasar 1945 dan perundangan yang mengikutinya jelas diatur dan diakui hak-hak masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dijelaskan, Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sebagai kekuatan hukum keberadaan Suku Semende Dusun Banding Agung di daerah ini adalah dengan adanya surat Pengakuan dari Pemerintah Belanda tertanggal 22 Agustus 1891 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani langsung oleh Van Hille sebagai Contholeur Van Kauer ditujukan kepada Amat sebagai Depati Banding Agung yang bergelar Depati Matjan Negara yang isinya menerangkan bahwa Banding Agung (sebagai wilayah adat Semende) masuk dalam Marga Muara Nasal Bintuhan, Afdeling Kauer dan berada di luar Batas Boss Weizen (BW) serta bukti- bukti lapangan yang menunjukan bahwa lahan tersebut merupakan wilayah kelola mereka. B. Kebijaksanaan dan Strategi Balai Berdasarkan INFORMASI MENGENAL TNBBS dari Balai-TNBBS, tentang kebijaksanaan sektor kehutanan, khususnya bidang perlindungan dan konservasi alam, ada berberapa hal yang dapat digunakan masyarakat untuk terlibat dan meminta dilakukannya revisi kawasan TNBBS, kebijaksanaan tersebut antara lain:

  1. Pengelolaan TNBBS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional.
  2. Pengelolaan TNBBS dengan parardigma konservasi berbasis masyarakat (Community Based Conservation and Park Management) dilaksanakan dengan merubah fungsi zona-zona tertentu untuk memberikan lebih banyak akses masuk bagi masyarakat dan berperan serta aktif dalam pengelolaan.
  3. Sesuai kebijaksanaan teknis tersebut, maka strategi pengelolaan TNBBS dikembangkan dengan menjalankan dan meningkatkan fungsi kawasan TNBBS yang titik prioritasnya, pengelolaan:
  4. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan menjalankan fungsi-fungsi kawasan diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan terutama tata batas;
  5. Pengembangan TNBBS diarahkan tidak saja pada aspek-aspek lingkungan hidup, tetapi juga untuk perlindungan dan pembangunan masyarakat baik yang secara indigenous berada dalam kawasan maupun yang berada di sekitar kawasan TNBBS;
  6. Dalam rangka pengelolaan TNBBS perlu terus digalang dan ditingkatkan upaya-upaya koordinasi dan kemitraan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
  7. Dalam rangka mencapai pengelolaan diperlukan uapaya-upaya pengenalan, pemberian informasi, penyamaan persepsi dan promosi untuk menarik minat, menumbuhkan apresiasi dan dukungan seluruh pihak terkait dan masyarakat luas terhadap keberadaan, integritas dan pengelolaan kawasan TNBBS.

C. Masyarakat Hukum Adat Pengurusan hutan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Tujuan pengelolaan hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat adalah untuk mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial budaya dan menjamin ekologi yang sehat dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap anggota masyarakat hukum adat setempat dan atau sekitarnya. Untuk mendapat hak melakukan pengelolaan hutannya, ada berberapa kriteria keberadaan masyarakat hukum adat yang harus dipenuhi, unsur-unsur tersebut antara lain:

  1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum adat yang bersangkutan;
  2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (Struktur Kelembagaan Adat) yang masih berfungsi;
  3. Mempunyai wilayah hutan adat yang jelas batas-batasnya dan diakui/disepakati oleh masyarakat dan antar masyarakat hukum adat di sekitarnya;
  4. Ada pranata hukum adat yang berkaitan dengan hutan dan masih ditaati, dan masih diberlakukannya peradilan adat;
  5. Masyarakat yang bersangkutan masih melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di hutan sekitarnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dan atau masih adanya hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutan adatnya.
  6. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan. Dan setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan.

D. Hak dan Kewajiban Masyarakat adat dalam keikutsertaannya melakukan kontrol dan akses terhadap pengelolaan sumberdaya alam terutama hutan, menurut Rancangan Undang-undang tentang Hutan Adat disebutkan, masyarakat berhak:

  1. Mengelola hutan yang berada dalam wilayah hukum adatnya;
  2. Mempraktekkan pengetahuan, teknologi dan kearifan setempat dalam mengelola hutan;
  3. Memperoleh pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah dan atau pemerintah daerah dan LSM dalam rangka pemberdayaannya;
  4. Memperoleh perlindungan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah;
  5. Berpartisipasi dalam pengurusan hutan dan pengawasan hutan.

Masyarakat Hukum Adat yang diakui keberadaannya wajib:

  1. Memelihara dan menjaga hutan dari kerusakan;
  2. Memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya;
  3. Melakukan rehabilitasi dan rekoisasi hutan adat;
  4. Sesuai tahapan pemanfaatan hutan adat, membayar pajak bumi dan bangunan atas lahan hutan adat.

E. Partisipasi Masyarakat Hutan adat sebagaimana yang diakui Undang-Undang Kehutanan adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun Masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan dengan keberadaannya diberbolehkan:

  1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Selain melakukan pengelolaan hutan di wilayah hukum adat, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan dengan menitikberatkan kepentingan menyejahterakan masyarakat. Kawasan hutan yang dapat dijadikan areal hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam (termasuk TAMAN NASIONAL) pada zonasi tertentu, yang tidak dibebani hak-hak lain di bidang kehutanan. F. Penutup Kelemahan dalam pengelolaan yang selanjutnya menimbulkan permasalahan-permasalahan klasik yang menghambat pengembangan Taman Nasional di Bengkulu dan Indonesia secara umum adalah Penetapan kawasan Taman Nasional yang tidak melibatkan masyarakat disekitar hutan. Kasus di Kabupaten Kaur, masyarakat adat semende harus rela diusir hanya karena mereka tidak terlibat dalam penetapan batas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Semua orang mengetahui dan memahami bahwa aturan di Indonesia langkap dan cukup baik, jika semua dijalankan dengang sungguh-sungguh. Namun banyak hal yang mengakibatkan penyimpangannya. Karena itu, jika penegak hukum dan pemangku kebijakan tidak aktif dalam menerima aspirasi masyarakat maka masyarakat adat-lah yang harus aktif menyampaikan aspirasi dan keinginannya.


Daftar Pustaka Anonim, 2005. Catatan WALHI 2005. Lingkunganku Lingkunganmu Lingkungan Kita Semua. Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu. Bengkulu. Anonim, —-, Mengenal TNBBS. Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kotaagung-Tanggamus Lampung. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, 1999. Nomor: 420/ Kpts-II/ 1999. tentang: penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi daerah tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar. Jakarta. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, 1999. Nomor: 677/Kpts-II/1998. tentang hutan kemasyarakatan. menteri kehutanan dan perkebunan. Jakarta. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2000. Tentang Hutan Adat. Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia, 1999. Undang-undang tentang Kehutanan Nomor: 41 tahun 1999. Depatremen Kehutanan. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor: 32 tahun 2004. Jakarta. Yohar.S, 2003. Peta Konflik pengelolaan sumberdaya Alam di Provinsi Bengkulu. Eksekutif daerah WALHI Bengkulu. Bengkulu.

Leave a comment »

Kawasan Pelestarian Alam

Melongok Kawasan Pelestarian Alam

Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan pelestarian alam, untuk melindungi flora dan fauna khas dan endemik di Pulau Kalimantan. Awalnya terdiri dari Cagar Alam Kotawaringin dan Suaka Margasatwa Sampit dengan luas total 305.000 hektare.

Namun semenjak tahun 1996 taman nasional yang terletak di semenanjung barat daya Kalimantan Tengah ini bertambah luasnya menjadi 415.040 hektar.

Secara geografis terletak antara 2 derajat 35′- 3 derajat 20′ Lintang Selatan dan 111 derajat 50′- 112 derajat 15′ Bujur Timur dan meliputi wilayah Kecamatan Kumai, Kecamatan Hanau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Pambuang Hulu, Kecamatan Sebuluh dan Kecamatan Seruyan Hilir di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kawasan ini dibatasi oleh anak Sungai Kumai, Sungai Sekonyer di sebelah utara, Sungai Seruyan (Bagian timur) dan pantai Laut Jawa di sebelah selatan dan barat.

Tanjung Puting beserta beberapa taman nasional lain di Kalimantan, merupakan benteng terakhir dalam penyelamatan satwa dan tumbuhan asli Kalimantan yang terancam kepunahan akibat besarnya desakan hidup manusia. Jadi penyelamatan kawasan ini sangat penting artinya, karena masih banyak rahasia kehidupan dalam kawasan ini yang belum banyak digali untuk kepentingan manusia di masa depan.

Taman nasional ini memiliki beberapa tipe ekosistem yaitu tipe tipe hutan hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering (hutan kerangas), Hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau (mangrove), hutan pantai dan hutan sekunder.

Jenis-jenis flora utama di daerah utara kawasan adalah hutan kerangas dan tumbuhan pemakan serangga seperti kantong semar (Nepenthes sp.).

Hutan rawa gambut sejati, memiliki jenis tumbuhan yang memiliki akar lutut, dan akar udara.

Jenis-jenis tumbuhan lain yang dapat ditemui di Taman Nasional Tanjung Puting adalah meranti (Shorea sp.), ramin (Gonystylus bancanus), jelutung (Dyera costulata), gaharu, kayu lanan, keruing (Dipterocarpus sp.), ulin (Eusideroxylon zwageri), tengkawang (Dracontomelas sp.), Dacrydium, Lithocarpus, Castanopsis, Hopea, Schima, Melaleuca, Diospyros, Beckia, Jackia, Licuala, Vatica, Tetramerista, Palaquim, Campnosperma, Casuarina, Ganua, Mesua, Dactylocladus, Alstonia, Durio, Eugenia, Calophyllum, Pandanus, Imperata cylindrica, Crinum sp., Sonneratia, Rhizophora, Barringtonia, nipah (Nypa Fruticans), Podocarpus dan Scaevola.

Sedangkan untuk tumbuhan lapisan bawah hutan terdiri dari jenis-jenis rotan dan permudaan/anakan pohon

Satwa di Taman Nasional Tanjung Puting umumnya jenis endemik yang hidup di Pulau Kalimantan. Yang cukup dikenal dan dilindungi adalah orangutan (Pongo pygmaeus), Bekantan (Nasalis larvatus), owa-owa (Hylobates agylis), Beruang madu (Helarctos malayanus), Selain itu kawasan juga dihuni oleh sedikitnya 38 jenis mamalia termasuk 9 jenis primata, 16 jenis reptilia, dan 200 jenis burung.

Leave a comment »

Strategi Konservasi

Strategi Konservasi Nasional Perlu Direvisi

Pada tahun 1982, Indonesia telah memiliki Strategi Konservasi Nasional yang merujuk kepada Strategi Konservasi Dunia versi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ( IUCN ) tahun 1980. Maka selayaknya kita telah melakukan pembaruan kebijakan pelestarian alam yang hanya berdasar kepada kaidah lama yang mengutamakan pelestarian alam semata-mata demi kelestarian alam, yang “menomorduakan” asas kemanfaatan (pelestarian), demi kepentingan umat manusia.
Seharusnya kita bisa bercermin, misalnya kepada Bangla Desh, yang ketika itu telah mengalami degradasi tanah dan lingkungan hingga mengakibatkan malapetaka yang berdatangan silih berganti, berupa banjir di musim hujan sebagai akibat penebangan hutan yang semena-mena di daerah hulu, disusul oleh kekeringan di musim kemarau, yang mengakibatkan terjadinya gagal panen, yang kemudian disusul oleh kelaparan dan wabah penyakit. Apa lacur, yang terjadi di Bangla Desh seperempat abad lalu pun terjadi juga di Indonesia selama seperempat abad terakhir, walaupun kita sempat swasembada pangan pada era Orde Baru.
Dan seperti telah terjadi Bangla Desh di banyak tempat di Indonesia, bahkan sejak saat mulai dicanangkannya Strategi Konservasi Nasional kita harus melakukan rehabilitasi terhadap rusaknya lingkungan yang menelan biaya yang sangat mahal dengan hasil yang tidak sama produktifnya seperti sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Tanah longsor dan banjir di musim hujan terjadi mana-mana, lalu disusul oleh kekeringan pada musim kering berikutnya. Murka alam kini makin mengerikan berujud tsunami, gempa, puting beliung, kebakaran hutan, ledakan hama dan penyakit.
Penggundulan hutan yang terjadi selama puluhan tahun merupakan pengelupasan permukaan tanah yang makin dipercepat, yang berarti makin bekurangnya jumlah permukaan tanah. Dibarengi pula oleh pendangkalan pada aliran sungai dan saluran- irigasi.
Kestabilan iklim pun terganggu akibat penggundulan hutan. Suhu di permukaan tanah melonjak. Tingginya suhu udara mengakibatkan turunnya hujan jadi tidak menentu. Bahkan di daerah daerah yang mengalami penggundulan makin jarang turun hujan.

Faedah bagi Kehidupan Bangsa
Pembukaan hutan mengurangi foto synthesis secara keseluruhan oleh daun daun sehingga zat asam dihasilkan lebih sedikit dan karbon dioksida kurang tersingkirkan dari atmosfer. Pembakaran hutan menambah efek meningkatnya tingkat karbon dioksida di atmosfer, hingga mengurangi kecerahan atmosfer secara keseluruhan yang pada gilirannya menyebabkan efek rumah kaca. Syukurlah bahwa kita menyadarinya dan meratifikasi Protokol Kyoto (UU No. 17 Tahun 2004) tentang pengurangan gas buang karbon dioksida.
Dalam jangka panjang konservasi sumber-sumber daya alam yang terperbarui (renewable living resources) melalui kelangsungan hasil hutan berupa kayu, buah buahan, madu, obat obatan, ikan dan daging memainkan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Faedah lainnya adalah untuk keperluan penelitian dan pendidikan guna memampukan kita lebih memahami fungsi ekosistem tropis.
Hanya di ekosistem alam yang rumit kita dapat menjaga produktivitas tinggi dengan melindungi tanah yang subur dengan tingkat gangguan hama yang rendah tanpa memerlukan pupuk dan pestisida.
Faedah lain sebagai proteksi terhadap sumber-sumber genetik, karena khususnya di Indonesia pertanian tropik dan peternakan kita masih sangat tidak efisien dibanding dengan ekosistem alamnya. Keadaan di Indonesia hingga sekarang membuat kita masih terlalu tergantung kepada beberapa species, sehingga dengan demikian membuat kita rentan terhadap kemungkinan gagal panen yang disebabkan oleh buruknya iklim, hama dan penyakit tanaman.
Pengembangan pertanian di masa depan sangat bergantung kepada kita memperluas cakupan species yang menjadi tempat “bergantung” manusia, seperti penduduk di kawasan hutan kita sudah memanfaatkan ratusan species liar yang memiliki potensi yang hingga kini belum tuntas kita pelajari.
Selama ini kita lebih banyak mengambil species baru melalui perekayasaan genetis (genetic engineering), pada hal “bahan mentah” untuk rekayasa hayati selalu bergantung kepada keragaman genetis alam, baik dari tanaman maupun satwa liar. Faedah untuk pariwisata dan rekreasi, mengingat kegemaran orang kota yang makin suka “kembali kepada alam”. Rimba raya kita dapat digunakan untuk rekreasi dan pariwisata. Potensial untuk penambahan pendapatan nasional dan daerah.

Pertahanan
Argumen sosial dan falsafi yang tidak boleh terlalu kita abaikan terutama adalah faedah pelestarian alam untuk peningkatan kualitas hidup, maupun sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia, serta kebanggaan nasional dan warisan untuk generasi mendatang. Jelas Tuhan memberi amanat tertentu, kenapa Tuhan tidak cuma menciptakan manusia, padi dan nyiur.
Kenapa Tuhan mencipta dan menganugrahkan begitu banyak species tumbuhan dan binatang. Bukankah semua agama mengamanatkan falsafah serupa bahwa manusia harus menghormati dan bertanggung jawab terhadap alam?
Hingga sekarang baik Pemerintah bahkan DPR kurang memahami bahwa anggaran belanja yang harus dikeluarkan untuk pelestarian alam masih selalu dianggap terlalu besar karena nilainya yang “tidak produktif atau tidak ekonomis”. Pada argumen pelestarian alam tidak boleh hanya murni berdasarkan kepada pertimbangan ekonomis dan produktivitas.
Ambil contoh anggaran pertahanan untuk rata-rata negara di dunia adalah “tidak produktif”. Namun, tak dapat dibayangkan bagaimana jika Indonesia tidak memiliki benteng pertahanan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Bayangkan pula, jika tidak ada kontrol terhadap sumber sumber daya alam, seperti telah dan sedang terjadi hingga sekarang yang sesungguhnya telah mengakibatkan timbulnya biaya yang sangat besar dengan makin hancurnya perbentengan lingkungan hidup Indonesia akibat tidak terkontrolnya penebangan hutan, makin menipisnya hutan bakau di pesisir dan terumbu terumbu karang di perairan kita.
Korban nyawa ribuan manusia akibat berbagai petaka alam, yang sedikit banyaknya oleh ulah manusia sendiri, tidak mungkin dirupiahkan nilainya.
Revisi kebijakan pelestarian alam—jika kita mampu dan perlu merevisinya—harus dipulangkan kepada nilai masa depan bangsa, yakni generasi-generasi anak cucu kita yang mungkin lebih terancam kesejahteraan mereka, ketimbang kita derita hingga sekarang.
Malahan, kehancuran jutaan hektar hutan belantara, bakau dan terumbu karang yang terus berlangsung selama puluhan tahun, telah semakin mendekatkan jarak dan frekuensi bahaya langsung pada kita mulai sekarang dan seterusnya.
Tanpa kebijakan pelestarian dan tanpa penanggulangan terhadap penebangan hutan (yang “sah” maupun yang illegal), daya tahan dan mutu manusia Indonesia akan menjadi terbelakang.

Leave a comment »

Strategi Konservasi Nasional Perlu Direvisi

Strategi Konservasi Nasional Perlu Direvisi


Pada tahun 1982, Indonesia telah memiliki Strategi Konservasi Nasional yang merujuk kepada Strategi Konservasi Dunia versi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ( IUCN ) tahun 1980. Maka selayaknya kita telah melakukan pembaruan kebijakan pelestarian alam yang hanya berdasar kepada kaidah lama yang mengutamakan pelestarian alam semata-mata demi kelestarian alam, yang “menomorduakan” asas kemanfaatan (pelestarian), demi kepentingan umat manusia.
Seharusnya kita bisa bercermin, misalnya kepada Bangla Desh, yang ketika itu telah mengalami degradasi tanah dan lingkungan hingga mengakibatkan malapetaka yang berdatangan silih berganti, berupa banjir di musim hujan sebagai akibat penebangan hutan yang semena-mena di daerah hulu, disusul oleh kekeringan di musim kemarau, yang mengakibatkan terjadinya gagal panen, yang kemudian disusul oleh kelaparan dan wabah penyakit. Apa lacur, yang terjadi di Bangla Desh seperempat abad lalu pun terjadi juga di Indonesia selama seperempat abad terakhir, walaupun kita sempat swasembada pangan pada era Orde Baru.
Dan seperti telah terjadi Bangla Desh di banyak tempat di Indonesia, bahkan sejak saat mulai dicanangkannya Strategi Konservasi Nasional kita harus melakukan rehabilitasi terhadap rusaknya lingkungan yang menelan biaya yang sangat mahal dengan hasil yang tidak sama produktifnya seperti sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Tanah longsor dan banjir di musim hujan terjadi mana-mana, lalu disusul oleh kekeringan pada musim kering berikutnya. Murka alam kini makin mengerikan berujud tsunami, gempa, puting beliung, kebakaran hutan, ledakan hama dan penyakit.
Penggundulan hutan yang terjadi selama puluhan tahun merupakan pengelupasan permukaan tanah yang makin dipercepat, yang berarti makin bekurangnya jumlah permukaan tanah. Dibarengi pula oleh pendangkalan pada aliran sungai dan saluran- irigasi.
Kestabilan iklim pun terganggu akibat penggundulan hutan. Suhu di permukaan tanah melonjak. Tingginya suhu udara mengakibatkan turunnya hujan jadi tidak menentu. Bahkan di daerah daerah yang mengalami penggundulan makin jarang turun hujan.

Faedah bagi Kehidupan Bangsa
Pembukaan hutan mengurangi foto synthesis secara keseluruhan oleh daun daun sehingga zat asam dihasilkan lebih sedikit dan karbon dioksida kurang tersingkirkan dari atmosfer. Pembakaran hutan menambah efek meningkatnya tingkat karbon dioksida di atmosfer, hingga mengurangi kecerahan atmosfer secara keseluruhan yang pada gilirannya menyebabkan efek rumah kaca. Syukurlah bahwa kita menyadarinya dan meratifikasi Protokol Kyoto (UU No. 17 Tahun 2004) tentang pengurangan gas buang karbon dioksida.
Dalam jangka panjang konservasi sumber-sumber daya alam yang terperbarui (renewable living resources) melalui kelangsungan hasil hutan berupa kayu, buah buahan, madu, obat obatan, ikan dan daging memainkan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Faedah lainnya adalah untuk keperluan penelitian dan pendidikan guna memampukan kita lebih memahami fungsi ekosistem tropis.
Hanya di ekosistem alam yang rumit kita dapat menjaga produktivitas tinggi dengan melindungi tanah yang subur dengan tingkat gangguan hama yang rendah tanpa memerlukan pupuk dan pestisida.
Faedah lain sebagai proteksi terhadap sumber-sumber genetik, karena khususnya di Indonesia pertanian tropik dan peternakan kita masih sangat tidak efisien dibanding dengan ekosistem alamnya. Keadaan di Indonesia hingga sekarang membuat kita masih terlalu tergantung kepada beberapa species, sehingga dengan demikian membuat kita rentan terhadap kemungkinan gagal panen yang disebabkan oleh buruknya iklim, hama dan penyakit tanaman.
Pengembangan pertanian di masa depan sangat bergantung kepada kita memperluas cakupan species yang menjadi tempat “bergantung” manusia, seperti penduduk di kawasan hutan kita sudah memanfaatkan ratusan species liar yang memiliki potensi yang hingga kini belum tuntas kita pelajari.
Selama ini kita lebih banyak mengambil species baru melalui perekayasaan genetis (genetic engineering), pada hal “bahan mentah” untuk rekayasa hayati selalu bergantung kepada keragaman genetis alam, baik dari tanaman maupun satwa liar. Faedah untuk pariwisata dan rekreasi, mengingat kegemaran orang kota yang makin suka “kembali kepada alam”. Rimba raya kita dapat digunakan untuk rekreasi dan pariwisata. Potensial untuk penambahan pendapatan nasional dan daerah.

Pertahanan
Argumen sosial dan falsafi yang tidak boleh terlalu kita abaikan terutama adalah faedah pelestarian alam untuk peningkatan kualitas hidup, maupun sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia, serta kebanggaan nasional dan warisan untuk generasi mendatang. Jelas Tuhan memberi amanat tertentu, kenapa Tuhan tidak cuma menciptakan manusia, padi dan nyiur.
Kenapa Tuhan mencipta dan menganugrahkan begitu banyak species tumbuhan dan binatang. Bukankah semua agama mengamanatkan falsafah serupa bahwa manusia harus menghormati dan bertanggung jawab terhadap alam?
Hingga sekarang baik Pemerintah bahkan DPR kurang memahami bahwa anggaran belanja yang harus dikeluarkan untuk pelestarian alam masih selalu dianggap terlalu besar karena nilainya yang “tidak produktif atau tidak ekonomis”. Pada argumen pelestarian alam tidak boleh hanya murni berdasarkan kepada pertimbangan ekonomis dan produktivitas.
Ambil contoh anggaran pertahanan untuk rata-rata negara di dunia adalah “tidak produktif”. Namun, tak dapat dibayangkan bagaimana jika Indonesia tidak memiliki benteng pertahanan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Bayangkan pula, jika tidak ada kontrol terhadap sumber sumber daya alam, seperti telah dan sedang terjadi hingga sekarang yang sesungguhnya telah mengakibatkan timbulnya biaya yang sangat besar dengan makin hancurnya perbentengan lingkungan hidup Indonesia akibat tidak terkontrolnya penebangan hutan, makin menipisnya hutan bakau di pesisir dan terumbu terumbu karang di perairan kita.
Korban nyawa ribuan manusia akibat berbagai petaka alam, yang sedikit banyaknya oleh ulah manusia sendiri, tidak mungkin dirupiahkan nilainya.
Revisi kebijakan pelestarian alam—jika kita mampu dan perlu merevisinya—harus dipulangkan kepada nilai masa depan bangsa, yakni generasi-generasi anak cucu kita yang mungkin lebih terancam kesejahteraan mereka, ketimbang kita derita hingga sekarang.
Malahan, kehancuran jutaan hektar hutan belantara, bakau dan terumbu karang yang terus berlangsung selama puluhan tahun, telah semakin mendekatkan jarak dan frekuensi bahaya langsung pada kita mulai sekarang dan seterusnya.
Tanpa kebijakan pelestarian dan tanpa penanggulangan terhadap penebangan hutan (yang “sah” maupun yang illegal), daya tahan dan mutu manusia Indonesia akan menjadi terbelakang.

Leave a comment »

Sejarah Kawasan

Sejarah Kawasan

Pada tanggal 24 Maret 1911 seorang biologiawan dari Jerman, Dr. Baron Stressman yang terpaksa mendarat karena kapal Ekspedisi Maluku II rusak di sekitar Singaraja selama ± 3 bulan, menemukan burung Jalak Bali sebagai spesimen penelitiannya di sekitar Desa Bubunan ± 50 Km dari Singaraja. Kemudian pada tahun 1025 dilakukan observasi intensif oleh Dr. Baron Viktor von Plesen, atas pendapat Stressman yang melihat Jalak Bali sangat langka dan berbeda dengan jenis lain dari seluruh spesimen yang dia peroleh, dan diketahui penyebaran Jalak Bali hanya mulai Desa Bubunan sampai ke Gilimanuk seluas ± 320 Km2. Untuk melindungi keberadaan spesies yang sangat langka yaitu burung Jalak Bali dan Harimau Bali, berdasarkan SK Dewan Raja-Raja di Bali No.E/I/4/5/47 tanggal 13 Agustus 1947 menetapkan kawasan hutan Banyuwedang dengan luas 19.365,6 Ha sebagai Taman Pelindung Alam / Natuur Park atau sesuai dengan Ordonansi Perlindungan Alam 1941 statusnya sama dengan Suaka Margasatwa. Kawasan hutan Bali Barat dipandang memenuhi syarat untuk pengembangan hutan tanaman dibandingkan dengan bagian lain di Propinsi Bali (Menurut Brigade VIII Planologi Kehutanan Nusa Tenggara Singaraja, Tahun 1974). Sehingga sejak tahun 1947/1948 sampai dengan 1975/1976 di RPH Penginuman telah dilakukan pengembangan hutan tanaman dengan jenis Jati, Sonokeling, dan rimba campuran seluas 1.568,24 Ha. Tahun 1968/1969 sampai dengan 1975/1976 dikembangkan hutan tanaman Kayu Putih dan Sonokeling di RPH Sumberkima serta pada tahun 1956/1957 di RPH Sumberklampok telah dilakukan penanaman Sawo Kecik, Cendana, Bentawas, Sonokeling, dan Talok seluas 1.153,60 Ha. Dalam pelaksanaan penanaman ini dilakukan perabasan dan eksploitasi beberapa jenis hutan evergreen Sumberrejo dan Penginuman dan tebang pilih hutan alam Sawo Kecik di Prapat Agung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDh Tk. I Bali No. 58/Skep/EK/I.C/1977 tahun 1977 tanah Swapraja Sombang seluas 390 Ha ditambahkan ke dalam kawasan sebagai pengganti kawasan yang terpakai untuk pembangunan Propinsi Bali dan kemudian SK Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978 tanggal 10 Maret 1978 menetapkan Suaka Margasatwa Bali Barat Pulau Menjangan, Pulau Burung, Pulau Kalong dan Pulau Gadung sebagai Suaka Alam Bali Barat seluas 19.558,8 Ha. Deklarasi Menteri Pertanian tentang penetapan Calon Taman Nasional Nomor 736/Mentan/X/1982 kawasan Suaka Alam Bali Barat ditambah hutan lindung yang termasuk ke dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) No. 19 dan wilayah perairan sehingga luasnya mencapai 77.000 Ha terdiri dari daratan 75.559 Ha dan wilayah perairan ± 1.500 Ha. Namun pengelolaan UPT Taman Nasional Bali Barat sesuai SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 secara intensif hanya seluas 19.558,8 Ha daratan termasuk hutan produksi terbatas (HPT) dengan pembagian zonasi Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, dan Zona Penyangga. Adanya konflik kewenangan di dalam kawasan TNBB, dimana pengelolaan HPT seluas 3.979,91 Ha adalah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Bali, sehingga berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1995 tanggal 15 September 1995 luas Taman Nasional Bali Barat hanya sebesar 19.002,89 Ha yang terdiri dari 15.587,89 Ha wilayah daratan dan 3.415 Ha wilayah perairan sampai sekarang. Penataan kawasan pengelolaan TNBB sesuai fungsi peruntukannya telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No.186/Kpts/Dj-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang pembangian zonasi sebagai berikut :

a.

Zona Inti ; merupakan zona yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia kecuali yang berhubungan dengan kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan ; meliputi daratan selauas 7.567,85 hektar dan perairan laut seluas 455.37 hektar

b.

Zona Rimba; merupakan zona penyangga dari zona inti, dapat dilakukan kegiatan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas ; meliputi daratan selauas 6.009,46 hektar dan perairan laut seluas 243.96 hektar

c.

Zona Pemanfaatan Intensif ; dapat dilakukan kegiatan seperti pada kedua zona di atas, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan rekreasi atau penggunaan lain yang menunjang fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ; meliputi daratan selauas 1.645,33 hektar dan perairan laut seluas 2.745.66 hektar

d.

Zona Pemanfaatan Budaya ; Zona ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas untuk kepentingan budaya atau relegi ; selauas 245,26 hektar yang digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana ibadat umat Hindu.

1. Sejarah Organisasi
Pengelolaan hutan Bali Barat sebelum dikelola oleh Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Bali masih dalam pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan Singaraja dan Jembrana sebagai unit dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali, sedangkan unit pengelola terkecil wilayah yaitu RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Penginuman, Sumberklampok dan Sumberkima. Kawasan Suaka Alam berupa cagar Alam atau Suaka Margasatwa dikelola oleh Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) / SBKSDA Provinsi Bali sebagai Unit Pelaksana Teknis Dirjen PPA dengan unit pemangku terkecil di lapangan yaitu Kepala Resort sebagai pelaksana pengamanan dan perlindungan, yang dikepalai oleh Kepala Sub Seksi / Rayon Kawasan Suaka Margasatwa Bali Barat / Sub Seksi Wilayah PPA yang setara Eselon V. Bedasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional Bali Barat, Suaka Alam Bali Barat dikelola se bagai UPT Taman Nasional Bali Barat yang dikepalai oleh seorang Kepala yang setara Eselon IV, yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemanfaatan, Kepala Seksi Penyusunan Program. Sedangkan pelaksana teknis di lapangan adalah Kelompok Perlindungan, Pengawetan, dan Pelestarian. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional, meningkatkan pengelolaan Taman Nasional sebagai Balai yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai setara Eselon III, yang dalam pengelolaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Konservasi yang membawahi tiga sub seksi wilayah konservasi (Jembrana, Buleleng dan Labuan Lalang). Dan untuk pelaksana teknis di lapangan dibantu kelompok jabatan fungsional yang teridi dari Fungsional Jagawana, Fungsional Teknisi Kehutanan Bidang Konservasi Jenis Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Fungsional Teknisi Kehutanan Bidang Konservasi Kawasan dan Lingkungan dan Fungsional Teknisi Kehutanan Bidang Bina Wisata Alam. Nuansa otonomi daerah memerlukan desentralisasi koordinasi birokrasi sehingga pengelolaan Taman Nasional Bali Barat sesuai dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan yaitu Seksi Konservasi Konservasi Wilayah I di Jembrana, Seksi Konservasi Wilayah II di Buleleng dan Seksi Konservasi Wilayah III di Labuhan Lalang dengan Kepala Seksi sebagai pejabat pemangku Wilayah yang setara Eselon IV.

Leave a comment »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.